Pandemi memang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan pendidikan. Pemerintah juga turun tangan membantu masyarakat agar bisa menghadapi pandemi yang berdampak negatif. Hal ini terlihat dari bantuan biaya kuliah untuk UKT.
UKT atau SPP merupakan salah satu program yang diadakan pemerintah untuk mendukung pendidikan warga negara Indonesia yang terkena dampak pandemi. Selain UKT, ada berbagai program lain yang digelar, misalnya program bantuan kuota internet untuk siswa dan guru.
Bantuan Dana UKT untuk Mahasiswa
Pemerintah tidak hanya memberikan keringanan berupa UKT bagi mahasiswa PTN atau PTN. Kemendikbud juga memberikan bantuan berupa keringanan UKT bagi mahasiswa PTS atau perguruan tinggi swasta.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pemberian bantuan UKT akan dimulai pada September 2021. Batas maksimal pemberian UKT untuk setiap siswa yang berhak menerima bantuan adalah Rp 2.400.000.
Mahasiswa yang terdampak pandemi dan membutuhkan bantuan UKT bisa langsung mendaftar ke pimpinan universitas agar bisa diajukan ke Kemendikbud, Ristek.
Persyaratan Mendapatkan Bantuan Biaya UKT
Meski akan diberikan kepada ratusan ribu mahasiswa Indonesia, tidak semua mahasiswa bisa mendapatkan bantuan berupa UKT. Ada beberapa persyaratan yang perlu dipahami dan diikuti oleh mahasiswa yang akan menjadi calon penerima bantuan dana UKT dari pemerintah.
Persyaratan penerimaan bantuan dalam bentuk UKT telah diberitahukan sejak 14 Agustus 2021. Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh seluruh mahasiswa, terutama yang akan mendaftar untuk menerima bantuan UKT. Persyaratan yang ditetapkan adalah:
- Bantuan UKT dari pemerintah yang akan diberikan pada tahun 2022 hanya akan diberikan kepada mahasiswa yang masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi.
- Siswa yang telah menerima bantuan berupa KIP tidak dapat memperoleh bantuan berupa UKT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mahasiswa yang dapat menerima bantuan UKT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah mahasiswa yang tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan atau beasiswa lain dari pemerintah. Misalnya, jika Anda menerima beasiswa bidikmisi, Anda tidak dapat menerima bantuan UKT.
- Bantuan UKT hanya akan diberikan kepada mahasiswa yang dalam kondisi keuangan terdampak pandemi dan sangat membutuhkan dana bantuan untuk membayar biaya kuliah semester gasal 2022.
Jika Anda telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek di atas dan bukan penerima bantuan atau program beasiswa lain dari pemerintah, Anda dapat langsung melamar ke pimpinan universitas agar lamaran Anda dapat segera ditindaklanjuti.
Untuk lebih memahami bagaimana bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, setiap siswa yang berhak dan dapat menerima bantuan tersebut perlu memahami proses pengajuan bantuan dan bagaimana bantuan akan diberikan.
Cara Mendaftar dan Mendapatkan Bantuan Biaya UKT
Ada langkah-langkah yang perlu diikuti oleh setiap calon mahasiswa penerima bantuan dan pihak universitas agar dana bantuan UKT dapat dicairkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pihak yang berhak dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara mahasiswa dan kampus sangat dibutuhkan.
Mahasiswa tidak dapat mengajukan permohonan bantuan UKT secara mandiri ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berikut beberapa cara mudah yang harus diikuti oleh mahasiswa dan kampus agar dana bantuan UKT dapat segera dicairkan dan digunakan.
- Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan berhak mendapatkan bantuan UKT harus mendaftar langsung pada pimpinan tertinggi di perguruan tinggi tempat mahasiswa tersebut menuntut ilmu.
- Pimpinan tertinggi di kampus atau universitas akan segera mengajukan pendaftaran untuk menerima bantuan UKT ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Jika mahasiswa telah dinyatakan berhak menerima bantuan UKT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan langsung menyalurkan dana bantuan UKT ke kampus atau perguruan tinggi yang mewakili mahasiswa tersebut.
Universitas bertanggung jawab mengatur penggunaan dana bantuan UKT mahasiswa sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Akan ada sanksi bagi pihak kampus yang menyalahgunakan dana bantuan UKT yang menjadi hak mahasiswa untuk diterima di kampus.
Jika di suatu perguruan tinggi terdapat mahasiswa yang sangat membutuhkan bantuan UKT tetapi pihak universitas tidak menyerahkan bantuan yang dibutuhkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, maka akan diberikan saksi kepada pihak universitas.
Sanksi yang diberikan kepada perguruan tinggi berupa sanksi prestasi. Sanksi kinerja ini dapat berdampak pada berbagai hal, misalnya alokasi anggaran dana dari pemerintah.
Program Pendampingan UKT Perkuliahan Sangat Bermanfaat
Latar belakang diadakannya program bantuan UKT ini adalah kemungkinan mahasiswa putus kuliah karena kondisi ekonomi keluarga yang terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19. Tahun lalu, bantuan UKT disalurkan kepada 453.600 siswa.
Bantuan UKT yang diberikan tahun lalu diperuntukkan bagi mahasiswa yang aktif belajar di semester gasal yaitu semester 7, 5, dan 3. Besaran bantuan maksimal Rp 2.400.000. Jika terdapat perbedaan biaya kuliah, pihak perguruan tinggi dapat memilih salah satu dari dua pilihan berikut:
- Jika UKT universitas lebih besar dari bantuan UKT yang diberikan oleh pemerintah, universitas dapat memungut biaya mahasiswa yang tidak ditanggung oleh pemerintah.
- Kurangnya biaya UKT yang tidak ditanggung oleh pemerintah juga dapat dibebaskan dari mahasiswa sehingga mahasiswa tidak perlu membayar kekurangan biaya UKT jika memang benar-benar tidak mampu untuk membayar biaya tersebut.
Pihak universitas juga dapat memikirkan cara lain untuk menutupi biaya UKT yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Pada September 2021, pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp. 745 miliar untuk program bantuan UKT ini dan menyasar lebih dari 400.000 mahasiswa.
Dengan program ini, banyak siswa yang keluarganya sangat terdampak secara ekonomi dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya berkat bantuan pemerintah. Dana bantuan akan dikirimkan ke rekening universitas untuk meminimalisir penyalahgunaan dana.
Sanksi Jika Terjadi Penipuan dalam Pemberian Bantuan
Bagi mahasiswa yang mencium adanya kecurangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi khususnya dalam penyaluran bantuan UKT wajib melapor ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di Unit Pelayanan Terpadu.
Pengaduan penipuan terhadap bantuan UKT harus diawali dengan mendaftar ke petugas agar pelapor bisa mendapatkan nomor antrian dan formulir data pengunjung. Pengaduan juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui email pengaduan@kemdikbud.go.id.
Laporan harus disertai dengan laporan tertulis. Laporan tertulis harus menyebutkan beberapa informasi, yaitu:
- Identitas pelapor yang masih berlaku dan sah, seperti KTP atau SIM.
- Waktu dan tempat pelanggaran.
- Bentuk pelanggaran yang dilakukan atau terjadi.
- Identitas pelaku yang melakukan pelanggaran.
- Bukti fisik bahwa telah terjadi pelanggaran.
Pelapor tidak perlu membayar biaya apapun, sehingga mahasiswa tidak perlu takut untuk melaporkan penyalahgunaan bantuan biaya kuliah oleh perguruan tinggi. Sanksi akan diberikan dan siswa bisa mendapatkan hak sesuai peraturan pemerintah.
Referensi :